Megawati Pertimbangkan Kerja Sama Politik dengan Presiden Prabowo

METRO BANTEN, JAKARTA - Ketua Umum PDI Perjuangan (PDI-P), Megawati Soekarnoputri, berencana menawarkan kerja sama politik kepada Presiden Terpilih Prabowo Subianto jika keduanya bertemu secara langsung. Informasi ini disampaikan oleh Ketua DPP PDI-P, Ahmad Basarah, dalam sebuah pertemuan di Pendopo Hadi Negoro, Kota Blitar, Jawa Timur, pada Jumat (4/4/2025).

Format kerja sama politik antara PDI-P dan pemerintahan Prabowo masih akan ditentukan oleh Megawati. "Namun demikian, bagaimana nanti format kerja sama politik antara PDI-P dengan pemerintahan Prabowo, nanti akan ditentukan langsung oleh Ibu Mega," ujar Basarah, dikutip dari Kompas.com.

Semangat Gotong Royong dalam Kerja Sama Politik

Menurut Basarah, kerja sama politik ini merupakan perwujudan semangat gotong royong yang menjadi inti nilai-nilai Pancasila. "Dalam konteks pemerintahan Prabowo ini, PDI Perjuangan ingin bergotong royong menyukseskan pembangunan nasional," jelasnya.

Namun, ia menegaskan bahwa bentuk kerja sama ini tidak harus berupa bergabungnya PDI-P dalam koalisi partai politik pendukung pemerintahan yang ada saat ini.

"Ada banyak hal yang bisa dikerjasamakan dalam konteks menjaga keselamatan bangsa, kepentingan rakyat, dan kepentingan nasional," tambah Basarah.

PDI-P Tidak Menganut Konsep Oposisi Formal

Menanggapi kemungkinan bahwa tidak akan ada partai oposisi jika PDI-P bekerja sama dengan pemerintahan Prabowo, Basarah menjelaskan bahwa PDI-P tidak menganut konsep oposisi maupun koalisi secara formal. Menurutnya, dalam sistem presidensial Indonesia, fungsi pengawasan tetap dapat dilakukan oleh partai politik melalui kader-kader yang duduk di parlemen, bukan dari luar pemerintahan.

"Di sana (Undang-Undang tentang kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD) diatur hak-hak partai politik di parlemen, seperti hak menyetujui atau menolak RAPBN, hak membuat undang-undang bersama pemerintah, dan hak pengawasan," jelasnya.

Kemungkinan Kader PDI-P di Kabinet Prabowo-Gibran

Terkait kemungkinan PDI-P menempatkan kadernya dalam kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran, Basarah menegaskan bahwa keputusan tersebut merupakan hak prerogatif Megawati Soekarnoputri.

Meski begitu, ia optimistis bahwa komunikasi antara Megawati dan Prabowo akan tetap terjaga dengan baik. "Pada intinya, apa pun pola hubungan antara PDI-P dan pemerintahan Prabowo, hubungan Pak Prabowo dengan Bu Mega tetap sangat baik," tutup Basarah.