BREAKING NEWS

Sekretaris Ormas Badak Banten Riswan Desak Pemerintah Hadirkan Solusi Pertambangan Rakyat


BANTEN,METROBANTEN.COM – Sekretaris DPW Ormas Badak Banten Provinsi Banten, Riswan, mendesak pemerintah pusat dan daerah agar menghadirkan solusi konkret bagi persoalan pertambangan rakyat. Menurutnya, penataan sektor tambang tidak cukup hanya melalui penertiban, tetapi harus disertai kepastian hukum dan keberpihakan terhadap ekonomi masyarakat.

Riswan menilai, potensi sumber daya mineral di Indonesia seharusnya dapat menjadi peluang untuk meningkatkan kesejahteraan warga, membuka lapangan pekerjaan, serta menggerakkan perekonomian lokal, khususnya di wilayah yang memiliki potensi pertambangan.

Ia mengatakan, aktivitas pertambangan rakyat memiliki dampak ekonomi yang cukup luas. Selain menjadi sumber penghasilan bagi penambang, kegiatan tersebut turut menghidupkan sektor transportasi, perdagangan, warung kecil, hingga jasa angkutan material.

“Tambang rakyat bukan semata-mata persoalan aktivitas penggalian mineral. Di dalamnya ada kehidupan ekonomi masyarakat. Ada keluarga yang menggantungkan hidup, ada pedagang kecil yang mendapatkan penghasilan, dan ada perputaran ekonomi yang dirasakan masyarakat sekitar,” ujar Riswan, Rabu (18/11/2026).

Menurutnya, pemerintah perlu melihat persoalan pertambangan rakyat secara komprehensif. Penegakan hukum tetap diperlukan, tetapi jangan sampai masyarakat kecil yang menggantungkan hidup dari sektor tersebut justru kehilangan mata pencaharian tanpa adanya solusi.

“Jangan sampai masyarakat kecil hanya menjadi korban dari persoalan regulasi. Jika ada aktivitas pertambangan yang belum memenuhi ketentuan, pemerintah harus hadir memberikan pembinaan, pendampingan, dan jalan keluar agar masyarakat bisa menjalankan usaha secara legal,” tegasnya.

Riswan juga mendorong pemerintah memperluas akses legalitas pertambangan rakyat melalui penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR), sesuai ketentuan perundang-undangan.

Ia menilai legalitas penting untuk memberikan kepastian hukum, sekaligus memastikan aktivitas pertambangan dapat diawasi, memenuhi standar keselamatan kerja, dan memperhatikan perlindungan lingkungan.

“Kami tidak membenarkan pertambangan yang merusak lingkungan, menggunakan cara-cara berbahaya, atau mengabaikan keselamatan masyarakat. Tetapi jangan pula menutup mata terhadap kebutuhan ekonomi rakyat. Harus ada keseimbangan antara penegakan hukum, perlindungan lingkungan, dan keberlangsungan mata pencaharian masyarakat,” ungkapnya.

Riswan turut mempertanyakan sejauh mana kekayaan mineral Indonesia dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945.

“Jangan sampai masyarakat hanya menjadi penonton di tanah kelahirannya sendiri. Kekayaan alam harus memberikan manfaat nyata bagi rakyat, bukan hanya dinikmati oleh segelintir pihak. Kita ingin masyarakat memiliki kesempatan untuk bekerja, berusaha, dan meningkatkan taraf kehidupannya,” tambahnya.

Sebagai Sekretaris DPW Ormas Badak Banten, Riswan berharap pemerintah mampu membangun kebijakan pertambangan yang mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat, disertai pengawasan yang transparan dan bertanggung jawab.

“Intinya, tambang rakyat harus mendapatkan kepastian hukum dan pembinaan. Negara jangan hanya hadir untuk menertibkan, tetapi juga harus hadir memberikan solusi. Sebab, tujuan pengelolaan kekayaan alam adalah sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” pungkas Riswan.

Persoalan tambang rakyat, menurut Riswan, bukan sekadar soal menggali mineral, melainkan bagaimana negara memastikan kekayaan alam dapat dikelola secara bertanggung jawab tanpa mengabaikan masyarakat yang hidup di sekitarnya.(Nce/red)

Berita Terbaru
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image