BREAKING NEWS

Aliansi Masyarakat Peduli Pembangunan Unjuk Rasa, Soroti Dugaan Kegagalan Konstruksi Jalan Bang Andra di Lebak Selatan


LEBAK, METROBANTEN -
Aliansi Masyarakat Peduli Pembangunan (AMPP) menggelar aksi unjuk rasa di Alun-alun depan Kantor Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, Rabu (2/9/2026).

Aksi tersebut melibatkan sejumlah elemen masyarakat, aktivis, mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan 9, serta unsur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan organisasi kemasyarakatan.

Dalam aksi itu, massa menyoroti pelaksanaan Program Bangun Jalan Desa Sejahtera atau Bang Andra di wilayah Lebak Selatan. Mereka menduga terdapat persoalan terkait mutu, kualitas, serta spesifikasi pekerjaan jalan yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan.

Sejumlah peserta aksi juga menyampaikan dugaan adanya praktik-praktik yang dapat memengaruhi kualitas pelaksanaan proyek, mulai dari dugaan fee proyek, jual beli proyek, pinjam bendera hingga monopoli pekerjaan.

Dari unsur mahasiswa Gerakan 9, AMPP menyatakan pihaknya melakukan kajian berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terhadap pelaksanaan Program Bang Andra Tahun Anggaran 2025.

"Hasil temuan BPK RI pada program Bang Andra TA 2025 merupakan bukti adanya ketidaksesuaian mutu, kualitas dan spesifikasi yang ditentukan. Kita minta segmen beton yang tidak sesuai spesifikasi tersebut dibongkar dan dibangun kembali," ujarnya.

Sementara itu, perwakilan LSM Harimau, Asep Sudjana, mengaku pihaknya menemukan sejumlah dugaan kejanggalan dalam pelaksanaan Program Bang Andra di Desa Sukaraja pada Tahun Anggaran 2026.

"Program Bang Andra di Sukaraja lihat saja hasilnya, Berem banyak yang tidak ada sehingga membahayakan, gradasi beton yang seharusnya dibongkar namun dihampari dengan hotmix, pertanyaannya, dalam Rab dan spesifikasi yang ditentukan beton atau hotmix, apakah dibenarkan demikian, kita minta untuk segera di bongkar," tegasnya.

Unsur lainnya dari Ormas GRIB Jaya menyatakan AMPP akan melanjutkan gerakan dengan mendorong adanya audiensi bersama Pemerintah Provinsi Banten.

Menurut mereka, audiensi diperlukan untuk meminta penjelasan dari pihak-pihak terkait mengenai pelaksanaan Program Bang Andra di wilayah Lebak Selatan.

"Kita akan lanjutkan nanti dengan audiensi bersama Sekda Banten atau Dinas PUPR Provinsi Banten untuk mempertanyakan program Bang Andra yang buruk kualitasnya di Lebak Selatan," ujar salah seorang perwakilan massa.

Pria yang akrab disapa Otoy Lahar itu mengatakan, pihaknya juga meminta agar seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan proyek dapat dihadirkan dalam forum audiensi.

"Nanti kita lanjutkan dengan unjuk rasa atau audiensi dengan Sekda atau PUPR, agar memanggil semua pihak terkait seperti Kontraktor, Konsultan, Suplier dan pihak terkait lainnya di forum. Agar jelas pertanggungjawabannya dan siapa yang bermain-main menjadi mafia proyek," katanya.


Sementara itu, pegiat sosial kemasyarakatan, Bucek, mengaku pihaknya memiliki sejumlah sampel pekerjaan Program Bang Andra di Lebak Selatan yang diduga dikerjakan tidak sesuai standar.

Ia menyebut pihaknya telah melakukan pemantauan di sejumlah titik dan memiliki dokumentasi berupa foto serta video sebagai bahan pendukung.

"Hasil pemantauan kami di sejumlah titik program Bang Andra di Lebak Selatan kualitasnya sangat buruk, kita ada foto dan video pendukung. Kami berani tantang pihak PUPR Provinsi Banten untuk uji mutu beton sesuai spesifikasi atau tidak di 3 titik sampel yang kami temukan baik yang TA 2025 maupun TA 2026 yang sedang berjalan," ungkapnya.

AMPP menduga persoalan tersebut berkaitan dengan adanya praktik-praktik dalam pengelolaan proyek yang berpotensi berdampak terhadap kualitas pekerjaan di lapangan.

Namun, berbagai dugaan yang disampaikan dalam aksi tersebut masih memerlukan klarifikasi dan tanggapan dari pihak Pemerintah Provinsi Banten, khususnya Dinas PUPR, serta pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Bang Andra.

AMPP pun berencana melanjutkan langkahnya melalui aksi maupun audiensi guna meminta penjelasan dan pertanggungjawaban dari pihak terkait. Di tengah tuntutan pembangunan infrastruktur yang semakin besar, masyarakat berharap kualitas jalan tidak hanya terlihat mulus saat baru diresmikan, tetapi juga tetap kokoh ketika mulai diuji waktu.(Nce/red)

Berita Terbaru
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image