Aksi Koperasi Desa di Carita Berujung Ricuh, Peserta Soroti Transparansi Anggaran Pelatihan Rp5 Miliar
PANDEGLANG,-METROBANTEN.Com – Aksi damai Forum Koperasi Desa Merah Putih (F-KDKMP) Kabupaten Pandeglang di Hotel Mutiara Carita, Senin, 4 Mei 2026, berujung ricuh. Massa yang datang untuk menyuarakan tuntutan terkait pelatihan koperasi mengaku dihadang saat tiba di lokasi.
Ketegangan disebut mulai muncul ketika massa diduga dihalangi oleh sejumlah oknum tak dikenal. Situasi memanas setelah terjadi aksi saling dorong disertai adu mulut yang mengarah pada ancaman.
Padahal, pihak forum menyatakan telah melayangkan pemberitahuan resmi kepada Polres Pandeglang sebelum aksi berlangsung. Namun di lapangan, massa kembali berhadapan dengan pihak yang diduga menjadi backing kegiatan pelatihan yang digelar oleh PT Garuda Solusi Kreatif.
Upaya mediasi sempat dilakukan untuk meredam situasi. Namun, pertemuan tersebut belum menghasilkan kesepakatan konkret, sehingga dilanjutkan di Kantor Kecamatan Carita.
Massa kemudian bergeser ke kantor kecamatan untuk menunggu kehadiran pihak penyelenggara. Aparat dari Kodim 0601 Pandeglang turut memfasilitasi komunikasi antar pihak.
Namun, setelah menunggu berjam-jam, pihak panitia tak kunjung hadir. Kekecewaan pun mencuat, dan massa menyatakan akan terus mengawal persoalan ini hingga tuntas.
Koordinator lapangan aksi, Entis Sumantri, menegaskan bahwa pihaknya mendukung program pemerintah terkait percepatan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih. Ia menilai, implementasi di lapangan tetap harus transparan dan akuntabel.
“Bahwasanya kami mendukung penuh program Presiden dan pemerintah pusat. Namun, kami membutuhkan kejelasan dalam implementasi di lapangan yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan bagi KDKMP ke depan,” ungkap Entis.
Sementara itu, Ketua KDKMP Widianingsih menyoroti pelaksanaan pelatihan yang dinilai tidak sebanding dengan anggaran. Ia menyebut setiap desa dibebankan biaya hampir Rp15 juta.
Dengan total 339 desa, nilai anggaran kegiatan diperkirakan mencapai lebih dari Rp5 miliar. Namun, peserta menilai fasilitas, konsumsi, hingga materi pelatihan belum mencerminkan nilai tersebut.
Selain itu, peserta juga mempertanyakan kualitas narasumber serta substansi pelatihan yang dianggap belum menjawab persoalan koperasi di tingkat desa. Kegiatan yang seharusnya memperkuat kapasitas kelembagaan justru dinilai menyisakan banyak tanda tanya.
Dalam tuntutannya, F-KDKMP meminta evaluasi menyeluruh terhadap kegiatan pelatihan, transparansi anggaran, hingga kejelasan legalitas pengurus koperasi. Mereka juga mendesak adanya pertanggungjawaban dari pihak penyelenggara dan instansi terkait.
Aksi ini disebut sebagai langkah awal untuk mendorong perbaikan tata kelola program koperasi desa. Jika transparansi masih sebatas jargon, maka wajar bila lapangan berubah jadi ruang tanya yang tak kunjung mendapat jawaban.(Swr/red)
